ratughibah – Seorang wali murid bernama Adhel Setiawan secara resmi melaporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke Komnas HAM. Pelaporan ini berkaitan dengan kebijakan Dedi yang melibatkan unsur militer dalam menangani siswa bermasalah. Adhel menilai kebijakan tersebut mengandung potensi pelanggaran hak asasi manusia.
“Saya sebagai orang tua tidak bisa menerima kebijakan ini. Pendidikan seharusnya membentuk karakter anak, bukan justru menekan mereka melalui cara-cara militeristik,” tegas Adhel saat ditemui pada Jumat (9/5/2025).
Kritik Terhadap Metode Pelatihan Ala Militer
Menurut Adhel, program pembinaan siswa dengan metode pelatihan ala militer justru bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan. Ia mengungkapkan keprihatinannya setelah membaca laporan tentang siswa yang dibangunkan pukul 4 pagi, tidur larut malam, dipaksa memakai atribut militer, diajarkan baris-berbaris, dan bahkan harus mencukur rambut seperti tentara.
“Apakah ada jaminan mereka tidak diintimidasi? Tidak dibentak atau diperlakukan secara kasar? Ini sangat rentan dengan praktik pelanggaran HAM,” katanya.
Pendidikan Bukan Soal Disiplin Semata
Lebih lanjut, Adhel menegaskan bahwa kenakalan remaja tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan. Menurutnya, akar masalah sering kali muncul karena kurangnya ruang dialog antara siswa dengan lingkungan sekitar, termasuk keluarga dan sekolah.
“Kita harusnya mendengar mereka, bukan langsung menganggap mereka butuh dibina seperti prajurit. Ini pendekatan yang keliru,” ujar Adhel.
Pertanyakan Dasar Hukum Keterlibatan Militer
Adhel juga mempertanyakan legalitas dari kebijakan tersebut. Ia menilai tidak ada regulasi yang membenarkan militer turun tangan dalam menangani kenakalan siswa di lingkungan pendidikan.
“Saya tantang, tunjukkan dasar hukumnya. Tidak ada pasal yang mengatur bahwa militer boleh ikut campur dalam urusan pendidikan atau menangani siswa yang bermasalah. Ini bentuk penyalahgunaan wewenang,” tegasnya.
Harapan dari Komnas HAM
Adhel berharap Komnas HAM bisa segera menindaklanjuti laporan ini dan memberi teguran kepada Gubernur Jawa Barat. Ia menekankan bahwa pembinaan siswa seharusnya mengedepankan pendekatan psikologis, edukatif, dan dialogis, bukan represif.
“Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban dari kebijakan yang salah kaprah. Mereka masih butuh dibimbing, bukan ditekan,” tutup Adhel.
