ratughibah – Kasus korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, yang dikenal sebagai skandal oplosan Pertamax, menjadi salah satu kasus kejahatan keuangan terbesar di Indonesia. Investigasi yang dilakukan Kejaksaan Agung mengungkap bahwa praktik ini telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp193,7 triliun.
Dugaan kecurangan dalam impor dan ekspor minyak mentah, serta penyalahgunaan subsidi dan kompensasi BBM, menjadi bagian dari skema korupsi yang menyebabkan dampak luas pada ekonomi nasional. Publik kini menantikan langkah tegas aparat penegak hukum untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan menuntut pertanggungjawaban mereka.
Bagaimana Modus Operandi Korupsi Ini?
Penyelidikan mengungkap bahwa skandal ini melibatkan berbagai modus kejahatan, salah satunya adalah pengoplosan bahan bakar. Pertalite (RON 90) diduga dicampur dengan zat aditif tertentu agar menyerupai Pertamax (RON 92), lalu dijual dengan harga lebih tinggi. Namun, kualitas produk yang dihasilkan tidak sesuai standar, merugikan konsumen yang membayar lebih untuk bahan bakar yang lebih rendah mutunya.
Selain itu, ditemukan adanya penyimpangan dalam transaksi ekspor dan impor minyak. Minyak mentah yang diproduksi dalam negeri diekspor dengan harga lebih rendah, sementara impor minyak dilakukan melalui pihak perantara dengan harga lebih mahal. Skema ini diduga memberi keuntungan besar bagi sejumlah pihak, tetapi merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar.
Seberapa Besar Kerugian Negara?
Laporan dari Kejaksaan Agung mengungkap bahwa kerugian akibat skandal ini mencapai Rp193,7 triliun, yang terbagi dalam beberapa komponen berikut:
- Ekspor minyak mentah yang merugikan negara: Rp35 triliun
- Impor minyak mentah melalui pihak perantara: Rp2,7 triliun
- Impor BBM dengan harga tinggi melalui perantara: Rp9 triliun
- Pemberian kompensasi BBM tahun 2023 yang tidak tepat sasaran: Rp126 triliun
- Penyalahgunaan subsidi BBM tahun 2023: Rp21 triliun
Jumlah ini menunjukkan bahwa korupsi di sektor energi telah berlangsung dalam skala besar dan melibatkan berbagai jaringan pihak terkait. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan subsidi energi yang adil, justru mengalir ke kantong para pelaku korupsi.
Respons PT Pertamina dan Langkah Hukum
Menanggapi kasus ini, PT Pertamina membantah adanya praktik oplosan Pertamax. Menurut pernyataan resmi mereka, semua produk BBM yang dijual di SPBU telah melewati proses pengujian dan sesuai dengan standar pemerintah. Namun, dengan besarnya kerugian yang terungkap dalam penyelidikan, publik tetap menuntut transparansi lebih lanjut dari perusahaan dan pemerintah.
Di sisi lain, Kejaksaan Agung bersama KPK dan pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan terhadap para tersangka yang diduga terlibat dalam kasus ini. Sejumlah saksi telah diperiksa, dan proses hukum masih terus berjalan untuk mengungkap siapa saja yang bertanggung jawab.
Dampak Jangka Panjang dan Harapan Masyarakat
Skandal ini bukan hanya masalah keuangan, tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam pengawasan sektor energi di Indonesia. Jika tata kelola tidak diperbaiki, praktik korupsi semacam ini bisa kembali terjadi di masa depan.
Masyarakat berharap agar kasus ini tidak hanya berakhir di meja pengadilan, tetapi juga menjadi titik balik dalam reformasi sistem pengelolaan energi di Indonesia. Pemerintah harus memperketat regulasi, meningkatkan pengawasan, dan memastikan bahwa kebijakan subsidi serta kompensasi BBM benar-benar tepat sasaran.
Kasus korupsi oplosan Pertamax menjadi pengingat bahwa tanpa transparansi dan akuntabilitas, kepentingan rakyat akan selalu dikorbankan demi keuntungan segelintir orang. Keberanian dalam menegakkan hukum akan menentukan apakah Indonesia bisa keluar dari lingkaran korupsi yang telah merugikan negara selama bertahun-tahun.
