ratughibah – Sandi Butar Butar, seorang petugas pemadam kebakaran (damkar) Kota Depok, membuat pengakuan mengejutkan terkait dugaan suap yang diterimanya pada November 2024. Ia menyatakan bahwa uang tersebut diberikan dengan tujuan mempengaruhi dinamika politik di Kota Depok. Pengakuan ini muncul di tengah polemik tidak diperpanjangnya kontrak kerja Sandi sebagai petugas damkaar, yang semakin menarik perhatian publik.
Sandi mengungkapkan bahwa dirinya didatangi oleh seseorang yang meminta bantuannya untuk membuat video pernyataan. Video itu dirancang untuk mengganggu pelantikan wali kota baru Kota Depok. “Ada orang yang sempat mendatangi saya untuk bicara sesuai arahan dan bertujuan mengganggu pelantikan wali kota yang sekarang,” jelasnya dalam wawancara pada Rabu (8/1/2025). Video tersebut rencananya akan disebarluaskan melalui media sosial untuk menciptakan kericuhan politik.
Penyaluran Dana Suap ke Panti Asuhan
Meskipun menerima uang suap, Sandi menegaskan bahwa ia tidak memanfaatkan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Ia menyebutkan bahwa seluruh uang yang diterimanya telah disumbangkan ke sebuah panti asuhan. Namun, Sandi tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai jumlah dana yang diterima ataupun identitas dari pemberi suap tersebut.
“Saya merasa bersalah menerima uang itu, jadi saya pikir lebih baik uangnya saya salurkan ke pihak yang membutuhkan. Saya berikan semuanya ke panti asuhan,” katanya.
Permohonan untuk Penyelidikan Mendalam
Dalam video yang beredar, Sandi menyampaikan permohonan langsung kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengusut kasus ini. Ia meminta agar dirinya dan pemberi suap dapat diproses hukum. “Kepada Bapak Prabowo, tolong saya, Pak. Saya jujur, sejujur-jujurnya. Tangkap saya dan orang yang menyuap saya,” ujarnya dengan nada penuh harapan.
Potensi Pengaruh pada Stabilitas Politik Kota Depok
Pengakuan Sandi tentang adanya upaya mengganggu pelantikan wali kota baru Kota Depok menjadi sorotan publik dan media. Dugaan bahwa ada pihak yang mencoba menciptakan instabilitas politik melalui aksi semacam ini memunculkan kekhawatiran mengenai praktik-praktik tidak etis yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat mendesak agar kasus ini diselidiki secara transparan untuk mengungkap semua pihak yang terlibat, termasuk motif di balik pemberian suap.
Respons Pemerintah dan Langkah Selanjutnya
Pemerintah Kota Depok dan pihak berwenang diharapkan segera mengambil tindakan untuk menyelidiki kasus ini lebih mendalam. Selain mengusut pemberi suap, langkah tegas juga diperlukan untuk memastikan integritas proses politik di masa depan. Penyelesaian kasus ini secara adil dan transparan diharapkan dapat menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar tidak ada lagi tindakan serupa yang merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kasus ini tidak hanya menjadi tantangan bagi Kota Depok, tetapi juga bagi pemerintah pusat dalam memastikan bahwa praktik-praktik tidak bermoral semacam ini tidak menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan. Penegakan hukum yang tegas dan adil menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat.
