Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Hasyim Asy’ari dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Keputusan ini dibuat setelah Hasyim terbukti bersalah
dalam kasus dugaan tindak asusila terhadap salah seorang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) untuk wilayah Eropa. Keputusan pemberhentian ini mencerminkan komitmen DKPP dalam menjaga integritas dan etika para penyelenggara pemilu di Indonesia.
Kasus ini bermula ketika Hasyim Asy’ari diduga melakukan tindakan asusila yang melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Perkara ini kemudian diajukan ke DKPP dan terdaftar dengan nomor perkara 90/PKE-DKPP/V/2024. DKPP kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan persidangan untuk memeriksa bukti-bukti yang ada. Setelah melalui proses yang panjang dan intensif, DKPP menemukan cukup bukti untuk membuktikan kesalahan Hasyim.
Pembacaan putusan dilakukan dalam sebuah sidang yang digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, 3 Juli 2024. Sidang ini dipimpin oleh Ketua Majelis Sidang, Heddy Lugito, yang menyampaikan keputusan DKPP dengan jelas. “Memutuskan, mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku Ketua merangkap anggota KPU terhitung sejak putusan dibacakan,” kata Heddy Lugito saat membacakan putusan. Dengan demikian, Hasyim Asy’ari resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPU sekaligus anggota KPU, efektif sejak putusan tersebut dibacakan.
Keputusan ini bukan hanya akhir dari proses hukum yang panjang, tetapi juga menjadi simbol penting dari upaya DKPP
dalam menjaga kode etik dan moralitas para pejabat publik. Sebagai lembaga yang bertugas menjaga integritas penyelenggara pemilu, DKPP menunjukkan bahwa setiap pelanggaran etika akan ditindak tegas tanpa pandang bulu. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu dan memastikan bahwa mereka yang diberi amanah untuk mengelola proses pemilu bertindak dengan integritas dan tanggung jawab.
Pemberhentian Hasyim Asy’ari dari jabatannya juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi oleh KPU dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya dalam menjaga kredibilitas mereka. Keputusan ini merupakan pengingat bagi seluruh penyelenggara pemilu akan pentingnya mematuhi kode etik yang telah ditetapkan. Pelanggaran etika oleh seorang pejabat tinggi seperti Hasyim Asy’ari dapat merusak kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu, sehingga tindakan tegas seperti ini sangat diperlukan.
Lebih lanjut, keputusan ini juga mengirimkan pesan kuat kepada semua pihak yang terlibat dalam
penyelenggaraan pemilu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, bahwa DKPP tidak akan menoleransi tindakan yang mencederai integritas proses pemilu. Penegakan kode etik secara konsisten adalah kunci untuk memastikan bahwa pemilu di Indonesia berjalan dengan jujur dan adil, serta bahwa hasilnya dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya peran DKPP dalam sistem demokrasi Indonesia. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan menegakkan kode etik penyelenggara pemilu,
DKPP memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga agar setiap tahapan pemilu berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Keputusan ini menunjukkan bahwa DKPP siap untuk mengambil tindakan tegas dalam menjalankan tugasnya, meskipun harus menghadapi tekanan dan tantangan yang tidak kecil.
Dengan adanya keputusan ini, diharapkan dapat mendorong para penyelenggara pemilu lainnya untuk selalu menjaga integritas dan etika
dalam menjalankan tugas mereka. Kepercayaan publik terhadap proses pemilu adalah hal yang
sangat penting dalam sebuah demokrasi, dan tindakan seperti ini adalah langkah nyata untuk memastikan bahwa kepercayaan tersebut tetap terjaga. DKPP, melalui tindakan tegas ini, memperlihatkan komitmennya untuk menjaga standar tinggi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
