Kejadian yang melibatkan seorang pria memprotes karena anaknya tidak naik kelas di SMA Negeri 8 Medan telah menjadi viral di media sosial. Menurut unggahan di akun Instagram @medanheadlines.news, anak pria tersebut, yang diinisialkan MSF, memiliki nilai akademik yang sebenarnya bagus dan memuaskan. Namun, keputusan pihak sekolah untuk tidak menaikkan kelas MSF menimbulkan kontroversi,
karena diduga alasan sebenarnya adalah tindakan MSF melaporkan dugaan korupsi dan pungutan liar (pungli) di sekolah tersebut.
Peristiwa ini terjadi pada Sabtu, 22 Juni 2024, ketika pria tersebut mendatangi kantor sekretariat SMA Negeri 8 di Jalan Sampali, Kota Medan. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya tidak naik kelas dengan alasan yang menurutnya tidak masuk akal. Pria tersebut mengungkapkan bahwa setiap bulan ia harus membayar pungutan sebesar Rp 150 ribu yang
dianggapnya sebagai praktik korupsi oleh kepala sekolah. Ia meyakini bahwa keputusan untuk tidak menaikkan kelas anaknya dipengaruhi oleh sentimen pribadi kepala sekolah setelah adanya laporan dugaan korupsi dan pungli yang diajukan ke Polda Sumatera Utara.
“Setiap bulan membayar Rp 150 ribu, sudah banyak praktik-praktik korupsi yang dilakukan kepala sekolah dengan kedok pungli.
“Ini semua terjadi karena saya menolak untuk berdamai dengan dia. Anak saya tidak dinaikkan kelas dengan alasan yang tidak masuk akal, hanya karena masalah kehadiran,” jelas pria tersebut.” di SMA Negeri 8 Medan
ujar pria tersebut, dalam video yang dilihat pada Minggu, 23 Juni 2024.
Video yang memperlihatkan protes pria tersebut di depan SMA Negeri 8 Medan menarik perhatian luas dari masyarakat. Bahkan, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Amzar Simanjuntak, turut memberikan komentar. Ia meminta agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengambil tindakan tegas terhadap oknum kepala sekolah yang diduga melakukan tindakan tersebut. Menurut Dahnil, perlu ada investigasi mendalam dan tindakan disipliner untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan tidak ada lagi praktik pungli atau korupsi di lembaga pendidikan.
Kasus ini tidak hanya mencerminkan masalah individu tetapi juga mencerminkan isu yang lebih besar terkait integritas dan transparansi dalam sistem pendidikan. Dukungan masyarakat dan desakan untuk penegakan hukum yang adil diharapkan
dapat mendorong perubahan positif dan memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi tempat yang aman dan adil bagi semua siswa.
